IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TERHADAP PROFESI GURU SEBAGAI PENDIDIK

                                                                           oleh
                                                                Drs. Sutarto, M.Si
                                                            Guru SMA Negeri 1 Medan


          Keberadaan Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang  perlindungan  anak   
merupakan  perwujudan sikap mulia bangsa Indonesia dalam memberikan perlindungan  
terhadap anak.  Anak karena posisinya yang  berada  dilapisan  bawah  pada  struktur  sosial   
baik  itu  dalam  keluarga, masyarakat maupun  lembaga  pendidikan  sering  menjadi  korban   
tindakan  sewenang-wenang orang dewasa yang posisinya lebih tinggi. Dengan diberlakukannya  
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka tindakan sewenang-wenang  
terhadap anak akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua  
elemen masyarakat baik itu keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki tanggung  
jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.  
Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bagi sebagaian orang sering  
dianggap menghilangkan otoritas orang dewasa untuk mengendalikan perilaku anak (peserta  
didik). Suka tidak suka ini merupakan realitas sosial, maka kita harus menerimanya.   
         Maskipun secara eksplisit dalam Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tidak menyebutkan  
bahwa guru harus bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, tetapi setidaknya dalam  
pasal-pasal tertentu ditegaskan  bahwa suatu tindakan atau perbuatan kekerasan secara fisik  
maupun psikologis terhadap  anak dapat dikenai sanksi hukum. Guru sebagai pendidik dan  
pengajar tidak bisa terlepas dari peserta didik (anak)  dalam proses interaksi sosial baik itu dalam  
hubungan pribadi maupun sebagai pendidik. Hubungan guru dengan peserta didik tidak  
selamanya berjalan lancar sebagai mana yang diharapkan, tetapi kadang kala terjadi benturan  
yang menjurus pada tindak kekerasan. Pada tingkat pendidikan menengah benturan kekerasan  
fisik bisa dilakukan oleh guru dan siswa, tetapi pada kenyataannya tindak kekerasan di sekolah  
lebih banyak dilakukan oleh guru yang oleh karena posisi dan kewenangannya dengan mudah  
melakukan tindakan tersebut. Persoalan tersebut sering menyeret guru kemeja hukum walaupun  
tidakan yang dilakukan guru masih dalam konteks mendidik seperti penegakan disiplin agar  
siswa tidak melanggar tata tertib sekolah. Disini guru harus bisa merubah sikap perilakunya  
dalam bertindak terhadap siswa yang berperilaku menyimpang. Cara kekerasan tidak  
menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan masalah bagi guru itu sendiri. Akibat  
perbuatannya guru tidak saja berhadapan dengan orang tua siswa tetapi menjadikan guru  
sebagai pesakitan karena harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

1. Implikasi Undang-Undangan No. 23 tahun 2002  Terhadap Peranan Guru       
         Diberlakunya Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, membawa  
konsekwensi terhadap perubahan peranan guru sebagai pendidik. Sekolah sebagai lembaga  
pendidikan merupakan tempat aktifitas belajar yang di dalamnya terdapat komponen-komponen  
seperti guru, siswa, pegawai dan kurikulum serta fasilitas pendukung. Fungsi sekolah sebagai  
lembaga pendidikan harus mampu memberikan kebutuhan belajar yang terus berubah.  
Kebutuhan untuk belajar mengenai bagaimana menghadapi serta mengatasi kondisi-kondisi baru  
itu yaitu menyerap pengetahuan baru dengan membawa hasil yang positif telah menciptakan  
beberapa tugas yang dibebankan oleh masyarakat sekolah dan para guru. Pengetahuan baru  
dalam konteks ini adalah berlakunya Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan  
anak. Makna perubahan itu ialah sekolah harus memberikan perlindungan kepada anak didik   
ketika berada di lingkungan sekolah sehingga merasa nyaman dan aman bebas dari rasa takut,  
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 11, pasal 1 ayat 12 dan Pasal 16 ayat 1 pasal 80  
ayat 1 Undang-undangan No. 23 tahun 2002.  
Pasal 1 ayat 11; Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa  
menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan  
atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.  

Pasal 1 ayat 12 ; Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa  
ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan  
sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.  

Pasal 16 ayat 1; Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,  
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.  

Pasal 80 ayat 1; Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan  
atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan  
dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan diberlakukanya Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,  
persoalannya adalah bagaimana implikasi Undang-undangan tersebut terhadap peranan guru  
sebagai pendidik dan pengajar. Sudahkah guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah  
melakukan perubahan diri terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan  
dengan siswa. Apakah keberadaan Undang-undangan memasung peranan guru dalam  
mengendalikan perilaku siswa di sekolah. Semua persoalan yang menggelayuti guru sebagai  
pendidik dan pengajar memang layak untuk dikaji mengingat profesi guru dianggap mulia  
sehingga jika terjadi penyimpangan dalam menjalankan profesinya sering menjadi sorotan publik.  
         Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kegiatan pendidikan di sekolah tanpa guru dan  
tidak ada tujuan pendidikan yang tidak melibatkan manusia di dalamnya khususnya peserta didik.  
Kedua komponen tersebut mempunyai hubungan yang khas walupun tugas dan tanggung  
jawabnya berbeda. Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan yang berlangsung di  
sekolah. Sedangkan hubungan yang khas adalah hubungan antara guru dengan peserta didik  
dalam suasana belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbicara mengenai  
peranan guru, berarti berbicara pula mengenai definisi fungsi sekolah. Sedangkan fungsi sekolah  
digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana dinyatakan oleh  
Norman M. Goble (1983; 53) menyatakan :“Tanpa syarat tugas guru adalah meningkatkan  
proses belajar dan juga bahwa deskripsi peranan guru tidak boleh menyimpang dari tujuan  
pendidikan yang ingin dicapai”
Guru harus menyadari peranannya dalam pendidikan bahwa orang yang paling penting di  
sekolah adalah siswa, guru hanya seorang pembantu. Cara-cara lama yang digunakan yang  
dianggap tidak sesuai dengan konsep pendidikan modern harus dibuang jauh-jauh. Guru harus  
berani berinovasi untuk melakukan  perubahan  peranan dalam memberikan pelayanan kepada  
peserta didik. Siswa tidak lagi dipandang sebagai klien yang tunduk dan menerima begitu saja  
informasi yang disampaiakn oleh guru. Siswa harus dianggap sebagai patner dalam setiap  
proses kegiatan belajar-mengajar sehingga tidak dapat diperlakukan sesuka semaunya. Guru  
harus berubah pola perilakunya yaitu tidak boleh lagi bertindak sebagai penguasa terhadap anak  
didik sehingga bertindak represif, tetapi harus bertindak persuasif untuk menumbuhkan  
kesadaran diri akan peranan yang harus dijalankan di sekolah.  
         Semua guru akan setuju bahwa fungsi sekolah tidak hanya sebagai tempat menambah  
pengetahuan saja. Sekolah bukan tempat belajar saja, tetapi tempat pendidikan.  Itu berarti guru  
yang baik bukan mengisi pengetahuan saja tetapi mendidik siswanya menjadi manusia yang  
baik. Harkat dan martabat guru menjadi taruhan dalam mendidik sebab dalam interaksi belajar  
mengajar guru mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu  sebagai  pengajar dan  sebagai  pendidik.  
Disini guru dituntut untuk memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak didiknya.  
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali Syaifullah dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan   
(1977, 24);
Gaya mengajar sistem among yaitu raport yang menekankan relasi kasih sayang, saling  
percaya mempercayai antara guru dengan siswa. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan adalah  
tanggung jawab sosial dan disiplin sosial serta relasi sosial dalam diri anak.
 
Pendapat diatas sejalan dengan Pasal 1 ayat 2 Bab I Ketentuan umum; Perlindungan anak  
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,  
tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah tentu  
implikasinya bagi guru adalah bahaya yang mungkin timbul bila guru dalam menjalankan  
tugasnya dianggap lalai sehingga melakukan tindakan kekerasan pada anak (peserta didik) maka  
ia akan berhadapan aparat penegak hukum dan sanksinya cukup jelas sebagaimana diatur  
dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
         Dalam kode etik pendidik sudah diatur bagaimana seharusnya guru menjalankan tugasnya  
sebagai pendidik.  Made Pidarta (1997; 273) setelah mensintesa kode etik pendidikan  
menyimpulkan ada 17 kode etik pendidikan. Pada butir 3 dan 4 kode pendidik dijelaskan bahwa :
“pendidik harus menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik dan berbakti kepada  
peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri”.

Kode etik pendidik merupakan satu bagian dari profesi pendidik, artinya setiap pendidik yang  
profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Dalam undang-undang No. 14  
tahun 2005 pasal 20 ayat d dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan keprofesionalan guru  
berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta  
nilai-nilai agama dan etika.  Sebenarnya bila guru dalam menjalankan peranannya sebagai  
pendidik sadar betul akan posisinya yang tidak bebas dari berkewajiban menjunjung tinggi  
peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika maka  
ia akan dihadapkan pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Guru harus siap  
mengikuti perubahan tersebut dengan merubah peranan sesuai dengan tuntutan perubahan itu  
sendiri.  
          Di dalam masyarakat, posisi guru sering berperan sebagai sosok perubahan sosial dan  
masyarakat (agent of change), sebab peranannya sering menembus batas-batas struktur sosial  
yang ada. Menurut Selo Soemardjan (dalam M. Rusli Karim, 1982 ; 47) menyatakan perubahan  
sosial adalah perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat  
yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola  
perikelakuan diantara kelompok-kelampok dalam masyarakat. Dengan perubahan masyarakat  
sekarang yang sangat maju, guru sering tidak bisa lagi mengimbanginya, guru seolah olah sudah  
ikut dalam perubahan tersebut. Guru bukan lagi agen perubah masyarakat yang berdiri di barisan  
terdepan dalam perubahan masyarakat seperti dulu. Tetapi sekarang guru sebagai pengikut  
perubahan masyarakat yang bergerak jauh ke depan, problem inilah yang sering menyulitkan  
untuk menegakan profesi guru. Kompleksitas segala permasalahan di masyarakat membuat  
guru seolah gamang menempatkan posisinya. Perubahan pola hubungan antar individu  
menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa kompetisi atau konflik bahkan konflik  
terbuka atau kekerasan (Slamet Widodo, 2008)  Perubahan tersebut mempengaruhi nilai-nilai,  
sikap-sikap dan pola-pola perilaku antara guru dengan siswa yang terwujud dalam interksi sosial  
di lingkungan sekolah.
          Perubahan dalam masyarakat yang membawa implikasi langsung terhadap peranan guru  
sebagai pendidik dan pengajar di sekolah adalah U.U. No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan  
Anak. Keberadaan U.U. No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menghadapkan guru pada  
situasi yang penuh kehati-hatian ketika berinteraksi dengan peserta  didik di lingkungan sekolah.   
Maksud  kehati-hatian di sini adalah guru  tidak boleh  berbuat sewenang-wenang  atau   
melakukan  tindak  kekerasan  fisik dan  mental kepada peserta didiknya.  

2. Konsekwensi Keberadaan U.U. No 23 tahun 2003 Terhadap Profesi Guru
          Guru harus bisa memandang peserta didik sebagai manusia yang terhormat bukan  
sebagai klien yang harus diajar yang seolah-olah karena posisinya harus menyesuaikan dengan  
keinginan guru, bila tidak maka guru boleh bertindak menurut keinginannya. Jika tindakan itu pada   
kekerasan fisik berarti guru telah melakukan tiga jenis pelanggaran sekaligus yaitu pertama  
Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 11; Kekerasan  
adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana  
terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan  
terampasannya kemerdekaan seseorang. Kedua melanggar UU. No. 14 tahun 2005 tentang  
guru dan dosen pasal 20 ayat d bahwa guru dalam melaksanakan keprofesionalan guru  
berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru serta  
nilai-nilai agama dan etika. Ketiga pelanggaran terhadap kode etik pendidik yaitu “pendidik harus  
menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik dan berbakti kepada peserta didik dalam  
membantu mereka mengembangkan diri”. Ternyata perbuatan guru terhadap anak  (peserta  
didik) tidak hanya pada bentuk kekerasan fisik saja, tetapi ucapan yang bernada ancaman  
dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 11; Kekerasan  
adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana  
terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan  
terampasnya kemerdekaan seseorang.
Konsewensi yang harus ditanggung guru adalah berhadapan dengan hukum yang berlaku,  
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  
pasal 80 ayat 1;

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau  
penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan  
dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-  (seratus juta rupiah).  

Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 16 ayat 1; Setiap anak berhak memperoleh  
perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak  
manusiawi.  Pada butir 3 dan 4 kode pendidik dijelaskan bahwa : “pendidik harus menjunjung  
tinggi harkat dan martabat peserta didik dan berbakti kepada pereta didik dalam membantu  
mereka mengembangkan diri”.

Atas dasar dalil apapun tindak kekerasan pada peserta didik tidak dibenarkan. Guru harus  
bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Contoh kasus telah  
banyak meninpa guru, seperti pemukulan seorang guru terhadap siswanya di Propinsi Gorontalo  
yang diberitakan dalam media masa, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru di  
Sibolga, pemerkosaan terhadap siswi yang dilakukan oknum guru di Jawa tengah dan masih  
banyak lagi derertan kasus yang menimpa guru terhadap peserta didiknya. Atas dasar laporan  
masyarakat (orang tua) para oknum guru yang melakukan perbuatan diluar kepantasan sebagai  
pendidik menyeret para pelaku ke dalan ruangan penjara. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang  
berharga bagi guru untuk tidak melakukan perbuatan tercela sebagai seorang pendidik.  
           Arah gerak perubahan sosial guru dalam konteks Undang-undangan No. 23 tahun 2002  
tentang perlindungan anak adalah adanya tuntutan pada diri guru agar merubah peranan mereka  
yaitu tidak boleh lagi bertindak sebagai penguasa terhadap anak didik sehingga bertindak  
represif, tetapi harus bertindak persuasif untuk menumbuhkan kesadaran diri akan peranan yang  
harus dijalankan di sekolah. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan dari  
dalam, maka tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru adalah kebenaran,  
keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Maka dari itu  
para guru mendemonstrasikan moral secara amat meyakinkan, meski tak selalu sempurna, dan  
rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hal tersebut.  
         Untuk menegakan disiplin sekolah kadangkala guru memang harus bertindak tegas agar  
siswa mematuhi tata tertib sekolah. Tidak berarti dengan diberlakunya Undang-undangan No. 23  
tahun 2002 tentang perlindungan anak, guru bersikap masa bodoh dengan perilaku anak (peserta  
didik) karena takut salah bertindak. Tidak demikian halnya, sebab tidak harus dengan cara  
represif disiplin sekolah di jalankan tetapi ada cara yang lebih elegan yaitu dengan cara persuasif.  
Peserta didik dihimbau dan diajak untuk selalu mematuhi tata tertib sekolah, dengan suatu syarat  
guru harus menunjukkan perilaku yang patut untuk diteladani dan terus menerus memberikan  
perhatian kepada peserta didik untuk mengawasi perilaku siswa tanpa diskriminatif. Tidak mudah  
memang untuk mengatasi persoalan demikian, paling tidak alam pikiran guru harus mengalami  
perubahan terlebih dahulu, yaitu dari alam pikiran konvesional ke alam pikiran yang modern. Alam  
pikiran yang modern ditandai oleh beberapa hal, misalnya sifatnya yang terbuka terhadap  
pengalaman baru serta terbuka pula bagi perubahan dan pembaharuan. Tekanan dalam hal ini  
bukan terletak pada keahlian dan kemampuan jasmaniah belaka tetapi pada suatu jiwa yang  
terbuka. Alam pikiran modern tidak hanya terpaut pada keadaan sekitarnya saja yang bersifat  
langsung akan tetapi juga berhubungan dengan hal-hal yang di luar itu, yaitu berfikir dengan luas.  
Di sinilah guru sebagai sosok yang mempunyai habitat pendidikan mempunyai posisi yang  
menentukan.
          Menghadapi perilaku anak (peserta didik) sekarang ini semestinya kesalahan tidak hanya  
tertumpu pada guru. Guru hanya menanggung imbas dari situasi yang terjadi di masyarakat.  
Namun kenyataannya kesalahan guru tetap kesalahan tidak perlu dicari penyebabnya mengapa  
ia bertindak seperti itu yang sebenaranya bersumber pada penyimpangan nilai-nilai, sikap-sikap  
dan pola-pola perilaku siswa di sekolah walaupun dalam menjalankan tugas profesi guru  
mendapat perlindungan, sebagaimana diatur dalam UU. No. 14 tahun 2005  
Pasal 39 ayat 1 ; Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau  
satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya.
Pasal 39 ayat 2 ; Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi  perlindungan  
hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  
Pasal 39 ayat 3 ; Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mencakup  
perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, imtimidasi  
atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi  
atau pihak lain.

Lembaga yang sangat berkompeten melindungi profesi guru adalah PGRI sebagai wadah  
berhimpunnya guru di Indonesia. Namun sangat disayangkan lembaga ini seperti tidak bergigi  
untuk memberikan pembelaan hukum pada anggotanya, sekalipun itu untuk kasus yang ringan.  
Sebagai contoh dapat diambil kasus yang menimpa guru di Gorontalo. Sang guru harus  
berurusan dengan pemerintah daerah dan aparat hukum karena menampar siswa yang tidak  
disiplin. PGRI tutup mata sedikitpun tidak bereaksi melakukan pembelaan pada anggotanya.  
Pemerintah daerah karena tekanan publik dengan dalil Undang-undangan No. 23 tahun 2002  
tentang perlindungan anak, malah berbuat sepihak dengan memindahkan tugas guru ke sekolah  
lain.  
          Lantas apa arti perlindungan bagi profesi guru yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan  
3 U.U No 14 tahun 2005. Sekali lagi ini membuktikan bahwa profesi guru di mata masyarakat  
tidak berwibawa. Maka tidak mengherankan jika sebagian guru bersikap skiptis atau masa bodoh  
dengan peran yang seharusnya di jalankan sebagai pendidik. Hal ini terbukti dari ketidak pedulian  
guru terhadap tingkah laku siswa yang tidak disiplin bahkan jelas-jelas melanggar tata tertib  
sekolah. Guru sudah kehilangan fungsinya sebagai pendidik. Interaksi sosial guru dengan anak  
(peserta didik) hanya sebatas sebagai pengajar. Dalam kondisi seperti ini guru tidak bertanggung  
jawab terhadap perkembangan kepribadian siswanya. Ilustrasinya dapat dilihat pada lampiran  
makalah ini.  
        Kalau dalam kondisi seperti ini lantas siapa yang disalahkan. Apakah Undang-undangan No.  
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau karena tidak berfungsi U.U No 14 tahun 2005  
pasal 39 ayat 1, 2 dan 3, atau karena guru yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya.  
Memang sulit menjawabnya tanpa mendudukan permasalahan yang dihadapi guru pada posisi  
yang sebenarnya. Selama tindakan guru terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah  
dalam arti luas dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum maka akan menambah daftar  
panjang guru yang bersikap masa bodoh pada anak didiknya.  

3. Orientasi perubahan Peranan Guru Sebagai Pendidik
        Bagaimanakah seharusnya agar guru tetap up to date dalam perkembangan masyarakat  
modern dan perubahan sosial sehingga lebih kompeten. Guru harus dapat bekerja secara  
profesional, karena kita sama-sama percaya bahwa dengan profesionalisme-lah, kita dapat  
mengharapkan mutu dan standar pendidikan yang tinggi dalam bidang pendidikan. Langkah  
pertama adalah guru harus menyadari masyarakat telah berubah, maka cara-cara lama yang  
tidak lagi relevan dengan perubahan tersebut harus ditinggalkan. Di alam demokrasi sekarang ini  
dimana penerapan HAM menjadi prioritas utama maka peranan guru sebagai pendidik ditujukan  
kearah penghargaan hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi  
saling pengertian, rasa saling menerima dan rasa persahabatan. Karena itu sikap hidup dan  
perbuatan guru selalu diarahkan pada tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru  
yaitu kebenaran, keadilan, dan rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak  
didiknya. Meski ada kalanya sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi perjuangan guru harus  
dilandasi oleh semangat anti-kekerasan (non violence action), karena mereka amat mencintai  
perdamaian. Guru secara konsisten harus melandaskan sikap hidup dan perbuatannya pada  
keyakinan nurani (faith, conscience) dan bukan hanya pada ilmu pengetahuan (ratio) maupun  
kerja keras (will power). Keyakinan nurani secara konsisten melandaskan sikap hidup dan  
perbuatan guru sejalan dengan paradigma baru pendidikan yang dirumuskan dalam Covenant  
Economic, Social and Cultur Right pasal 13 telah dirapikasi via U.U. No 39 tahun 1999 yaitu  
pendidikan akan mengarah kepada pengembangan penuh dari kepribadian orang serta  
kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta  
kebebasan dasar.  
         Sekolah merupakan bagian dari  pusat kebudayaan, maka selalu menekankan pentingnya  
penanaman nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat kepada anak didik. Di sisi lain anak  
didik tumbuh dan berkembang dalam dunia yang terus mengalami perubahan. Sering terjadi  
benturan kepentingan dimana sekolah bersikukuh mempertahankan tradisi bahwa anak didik  
harus berkembang kepribadiannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku, tetapi di  
luar sekolah anak didik dihadapkan  pada situasi lain yaitu rendahnya kepatuhan kepada hukum  
yang berlaku, anarkisme, serta praktik negosiasi antara penguasa dan penegak hukum,  
kerusakan di masyarakat baik berupa fakta, opini atas fakta, simbolisasi, anekdot maupun  
distorsinya dalam media yang telah menjadi bahan pembelajaran tak resmi bagi anak, terutama  
remaja. Dalam situasi yang terus mengalami perubahan ini maka guru berperilaku yang  
senantiasa dimuati oleh nilai-nilai kearifan dan kebijakan yang memberikan acuan bagaimana  
orang mesti berfikir, berasa, berkarsa dan berkarya dalam upaya bertanggung jawab pada  
dirinya, pada sesamanya, dan pada lingkungannya, serta pada Sang Khalik Yang Maha  
menguasai alam ini.

Kesimpulan
          Tidak harus dengan cara represif disiplin sekolah di jalankan tatapi ada cara yang lebih  
elegan yaitu dengan cara persuasif. Peserta didik dihimbau dan diajak untuk selalu mematuhi  
tata tertib sekolah, dengan suatu syarat guru harus menunjukan perilaku yang patut untuk  
diteladani dan terus menerus memberikan perhatian kepada peserta didik untuk mengawasi  
perilaku siswa tanpa diskriminatif. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling  
menerima dan rasa persahabatan. Karena itu sikap hidup dan perbuatan guru selalu diarahkan  
pada tiga hal dasar yang selalu menjadi fokus perhatian guru yaitu  kebenaran, keadilan, dan  
rasa cinta dalam arti luas kepada sesama terutama anak didiknya. Cara-cara lama yang  
digunakan yang dianggap tidak sesuai dengan konsep pendidikan modern harus dibuang jauh-
jauh. Siswa tidak lagi dipandang sebagai klien yang tunduk dan menerima begitu saja informasi  
yang disampaikan oleh guru. Siswa harus dianggap sebagai patner dalam setiap proses  
kegiatan belajar-mengajar sehingga tidak dapat diperlakukan sesuka semaunya guru yang  
mengajar. Pendidikan harus pendidikan akan mengarah kepada pengembangan penuh dari  
kepribadian orang serta kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap  
hak-hak manusia serta kebebasan dasar mengarah kepada pengembangan penuh dari  
kepribadian orang serta kesadaran akan harga dirinya.

...